Sikap dan Reaksi Masyarakat Madura terhadap Pembentukan Negara Madura

Pada tanggal 2 November 1949 terbentuklah Negara Indonesia Serikat (RIS) sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar. Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS adalah Sukarno, sedangkan Moh. Hatta sebagi Perdana Menterinya. 

Sementara yang diangkat sebagai anggota kabinet ternyata sebagian besar terdiri dari tokoh pendukung unitarisme dan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Oleh karena itu di dalam kabinet kemudian muncul gerakan untuk membubarkan negara federal dan menggantinya dengan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Kondisi yang demikian juga berdampak terhadap sikap penduduk yang ada di daerah-daerah yang menjadi negara bagian.

Reaksi dari rakyat Madura yang menolak berdirinya Negara Madura diwujudkan dalam bentuk berdirinya organisasi gerakan perjuangan hingga dalam bentuk aksi massa secara besar-besaran. Salah satu organisasi yang sangat keras menolak berdirinya Negara Madura adalah Gerakan Perjuangan Madura. Organisasi yang berpusat di Pamekasan ini memiliki cabang

diberbagai wilayah seperti Surakarta, Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Turen, Jombang, Babat, dan Tuban. Tujuan dari gerakan ini adalah menggerakkan rakyat Madura untuk memperjuangkan agar pulau Madura tetap dalam lingkungan NKRI.

Perjuangan untuk mempertahankan Pulau Madura agar tetap berada di bawah NKRI ternyata juga bukan hanya dilakukan oleh penduduk Madura yang ada di pulau Madura saja, tetapi juga dilakukan oleh putra-putra Madura yang tinggal di wilayah lain. Pada tanggal 26 Februari 1948 putra-putra Madura yang ada di Jawa telah membentuk komunike yang diberi nama Panitia Perjuangan Madura.

Selain dengan membentuk berbagai organisasi perjuangan, rakyat juga melakukan demontrasi secara besar-besaran terutama ke gedung DPR. Massa demonstran terus mendesak agar dewan dibubarkan. Melihat reaksi para demonstran yang tidak dapat dibendung lagi maka dengan suara aklamasi sidang akhirnya mengambil keputusan menyetujui tuntutan rakyat untuk membubarkan dewan. Untuk pelaksanaan pembubaran Negara Madura, maka dibentuklah Paniti Pelaksana Resolusi DPR Madura yang beranggotakan wakil-wakil DPR Madura dan organisa rakyat. Demonstrasi yang dilakukan berkali-kali  secara besar-besaran ini akhirnya dapat memaksa Wali Negara Madura untuk meletakkan jabatan. Penyerahan jabatan Wali Negara ini kemudian diikuti dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Madura (Abdurachman, 1988:74).

Sumber : 

Abdurachman, Sejarah Madura Selayang Pandang (Sumenep: tp, 1971)